Dilema Demokrasi, Ketika Semangat Aktivis Melanggar Batas Privasi dan Adab Bermasyarakat

SUMBAWA 23 April 2026 – Peristiwa penyebaran nomor handphone pribadi Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh seorang aktivis asal Sumbawa Barat memunculkan sebuah diskursus penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus ini menjadi cerminan nyata dari apa yang disebut sebagai dilema demokrasi; di mana semangat untuk mengawasi dan menyuarakan aspirasi ternyata berbenturan dengan aturan main, hukum, serta nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat.

Di satu sisi, keberadaan aktivis dan pengawas sosial memiliki peran yang sangat mulia dan strategis. Mereka hadir sebagai mata dan telinga masyarakat, memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai koridor, serta menjaga agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Semangat keberanian mereka untuk berbicara dan menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat adalah aset berharga dalam sistem demokrasi yang kita junjung tinggi.

Namun, semangat yang membara tersebut seyogyanya tetap disertai dengan kehati-hatian dan pemahaman yang utuh mengenai batasan-batasan yang harus dihormati. Tindakan menyebarkan data pribadi, dalam hal ini nomor telepon, ke ruang publik tanpa izin, meskipun dilakukan dengan dalih kritik atau pengawasan, pada dasarnya telah melanggar batas yang sangat jelas, baik dari sisi hukum maupun sisi adab.

Secara hukum, hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Setiap individu, tanpa memandang jabatan, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan atas informasi yang bersifat pribadi. Meskipun seseorang adalah pejabat publik yang hidupnya menjadi sorotan, hal itu tidak serta merta menghilangkan haknya untuk memiliki ruang privat yang aman dan tenang. Mengawasi kinerja dan kebijakan itu satu hal, namun menyerang atau membongkar data personal adalah hal yang berbeda dan tidak bisa dibenarkan.

Lebih dari itu, dari sisi adab dan norma bermasyarakat, tindakan ini dinilai kurang tepat. Budaya kita mengajarkan bahwa menyampaikan pendapat atau kritik seharusnya dilakukan dengan cara yang santun, bijak, dan tetap menghormati martabat orang lain. Menyebarkan nomor pribadi berpotensi menimbulkan gangguan, keresahan, hingga penyalahgunaan yang tidak diinginkan. Ini bukan lagi bentuk kritik yang membangun, melainkan tindakan yang terkesan emosional dan berpotensi merendahkan atau mengganggu ketenteraman orang lain.

Kita perlu memahami bersama bahwa demokrasi yang sehat bukanlah kebebasan tanpa batas yang bisa bertindak sesuka hati. Demokrasi yang dewasa justru ditandai dengan kemampuan untuk menyampaikan perbedaan pendapat dengan tetap memegang teguh etika dan hukum. Kritik yang kuat dan berpengaruh lahir dari argumen yang tajam, data yang akurat, dan penyampaian yang beradab, bukan dari upaya melanggar hak orang lain.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa dalam memperjuangkan kebenaran atau menyampaikan aspirasi, cara dan metode yang digunakan sama pentingnya dengan tujuan yang ingin dicapai. Jangan sampai niat yang baik justru dinodai dengan cara yang salah dan melanggar aturan. Mari kita jaga semangat demokrasi ini agar tetap bersih, sehat, dan penuh dengan adab.